Ekonomi Politik Pembangunan:
Paradigma, Teori, Perspektif dan Pendekatan
Penulis:
Prof. Dr. H. Syarif Ibrahim Alqadrie, M. Sc
Published By:
Alqadrie Center Press Pontianak
Ekonomi Politik Pembangunan:
Paradigma, Teori, Perspektif dan Pendekatan
Penulis:
Prof. Dr. H. Syarif Ibrahim Alqadrie, M. Sc
ISBN: 978-602-72690-0-4
Editor : Prof. Dr. H. Syarif Ibrahim Alqadrie, M. Sc
Penyuting Teknis (Technical Editor): Holi Hamidin, S. Pd. I
Administrasi dan Tatausaha: Ismail Marzuki
Layout & Design Cover: Holi Hamidin, S. Pd. I
Penerbit: Lembaga Pendidikan Alqadrie Center
Redaksi:
Diterbitkan oleh Penerbit Alqadrie Center Press
Jalan Ma`ruf no 4 Jeruk Purut Jakarta Selatan; Jalan Kaliurang Perumahan Permata Kaliurang no.C6, Sinduharjo, Ngaglik Sleman Yogyakarta; Jalan Sintang P4 Kampus Universitas Tanjungpura, Pontianak;
No. Telp 62 561 745368; HP +62811562192; E-Mail: alqadriecenter@gmail.com; salqadrie@yahoo.com
Cetakan Pertama, Februari 2016
xxix + 78 Halaman: 160 mm x 240 mm
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penerbit
PERSEMBAHAN PERTAMA
Pengalaman sangat menyedihkan 35 dan 28 tahun lalu – tepatnya 3 Januari 1977 s/d 10 Januari
1978, dan Maret 1983 s/d September 1990 adalah ketika aku meninggalkan keempat puteri & putera tersayang dalam perburuan ilmu pengetahuan selama lebih dari 8 ½ tahun namun tetap belum pernah memuaskanku . Kami telah kehilangan waktu & kesempatan untuk saling merangkul, mendekap dan bergandengan tangan satu dengan lain.
Aku berjanji, perpisahan yang sangat memilukan dan membekas tajam di dalam jiwa, hati & sanubari kami
tak akan pernah kuulangi lagi terhadap generasi ketiga kami. Namun upaya dan persiapan panjang untuk membuat jadi artikel, makalah dan bahan-bahan akademis lainnya, dan mengumpulkan mereka ke dalam buku ini, ternyata telah mengulangi lagi masa-masa sulit seperti sebelumnya dan telah pula merampas hubungan bermain mesra kami – antara sembilan
Cucu-cucuku dengan diriku.
Sebagai rasa penyesalan dan tanda maaf mendalam dan sekaligus perwujudan kebanggaan ku kepada mereka, buku ini khusus kutujukan kepada cucu-cucu tersayang tersebut:
Raska,Dara, Deka,Akmal, Torik,,Nisa, Lia, Aji, & Ami
Dengan pesan: teruskan kerja keras, obsesi dan perjuangan keluarga besar kita yang belum selesai ini, agar karya kita menjadi yang terbesar, terbaik dan termanfaat bagi kemanusiaan, bangsa, negara, masyarakat, dan daerah.
PERSEMBAHAN KEDUA
Buat
Zul,Dian.Andri. dan Wiedya,
anak-anakku ,
serta
Sarah, Isteriku.
Mereka adalah sumber inspirasi, kerja kerasku, dan telah mendorong & membuatku
menemukan diriku.
Namun, mereka telah menjadi korban
dari keangkuan (egoism) ku dalam dunia akademis.
Persembahan Tiga
Dipersembahan yang ketiga ini kusampaikan kepada kekasihku yang menyayangiku hingga akhir hayatnya,
Onga Hermina Sarah Roosen
Terima kasih banyak kuucapkan kepadamu. Karena ketulusan cinta dan sayangmu pada keluarga, engkau ikhlas mengorbankan kebersamaan kita.
Semua dari kita ini adalah pemimpin, pemimpin diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara, dan kelak di kemudian hari Allah akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu
(Al-Hadits)
Manusia adalah makhluk yang bermartabat dan terhormat, martabat (dignity) mereka berasal dari fakta bahwa mereka menerima semangat dan martabat kemanusiaan itu dari Pencipta. Apa yang penting adalah bahwa martabat itu tidak dibatasi hanya untuk ras, warna kulit dan kelas manusia tertentu saja. Martabat atau harga diri itu merupakan hak dasar/alamiah manusia, setiap orang, makhluk yang luar biasa sempurnanya di dunia ini.
”konsep Islam Mengenai Alam Semesta” (Abdalati, 1975 :52)
Hidup
bukanlah
menunda kekalahan
dan kegagalan, tapi kegagalan
adalah sukses yang tertunda
(syarif Ibrahim Alqadrie, 2008)
Kata Pengantar Penulis
| B |
uku ini bermula dari kelangkaan bahan atau sumber bacaan dan referensi tentang bidang studi Ekonomi politik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa di Kalbar pada khususnya. Dengan dukungan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) dan Ketua Program Magister Ilmu Sosial (PMIS) Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak, penulis terdorong untuk menyelesaikan buku ini sebagai sebuah buku ajar tentang ekonomi politik sebagai salah satu upaya mengatasi kelangkaan tersebut. Karena kebutuhan akan sumber bacaan dan referensi dalam bidang studi terkait, atas dorongan dari beberapa rekan sejawatdan dukungan dari pimpinan fakultas, buku bacaan ini, yang semulanya merupakan sebuah buku ajar dengan sasaran relatif terbatas, ditingkatkan menjadi sebuah buku literature atau bacaan bagi masyarakat pada umumnya, dengan beberapa perbaikan, tambahan dan penyesuaian seperlunya.
Buku ini berkaitan dengan bidang studi ekonomi politik dan mengambil judul ‘Ekonomi Politik sebagai Perpaduan antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik: Paradigma, Teori, Perspektif dan Pendekatan. Ia diharapkan bukan saja dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya mahasiswa akan bahan bacaan dalam bidang ekonomi politik, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana masyarakat mempelajari dan memperoleh kemakmuran baik bagi diri mereka sendiri maupun bagaimana kemakmuran itu diciptakan dan didistribusikan kepada masyarakat umum secara adil dengan bimbingan atau pengawasan dan koordinasi dari negara/pemerintah.
Kalau dalam ilmu ekonomi, setiap individu dan masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh kemakmuran material, karena kemakmuran masyarakat pada dasarnya adalah perwujudan dari kemakmuran dari setiap individu. Dalam proses kegiatan ekonomi dan pencapaian kemakmuran material itu, segala sesuatunya diserahkan kepada meknisme pasar, negara tidak boleh campur tangan dan hanya berfungsi sebagai penjaga malam. Campur tangan dan control dari negara atau pemerintah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat hanya akan mempersulit tercapainya keberhasilan dan kemakmuran material masyarakat.
Sebaliknya, sesuai dengan pengertian politik secara umum sebagai semua hal yang berkaitan dengan negara termasuk tugas, hak dan kewajibannya, kegiatan/peristiwa politik cenderung memberi peluang sangat besar kepada negara untuk campur tangan mengatur seluruh aktivitas masyarakat dan warganya, termasuk peristiwa ekonomi. Ini berarti ilmu politik sesuai dengan kata asalnya adalah juga ilmu yang mempelajari semua hal berhubungan dengan masalah dan kegiatan negara termasuk juga di bidang ekonomi. Ini dapat difahami karena kegiatan pembangunan ekonomi hanya akan berjalan dengan lancar sepanjang pembangunan itu berada dalam kondisi politik yang stabil.[1] Dengan kata lain stabilitas politik sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan ekonomi. Pendapat seperti itu untuk banyak kasus empiris diberbagai negara dapat diterima. Namun, para penganut ekonomi neo-klasik, yang banyak melahirkan kapitalisme dan pemikiran liberalism, khususnya dalam bidang ekonomi, menolak campur tangan negara/pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Campur tangan negara terlalu besar dalam ekonomi, menurut aliran ini justru akan menjadi bumerang bagi kegiatan ekonomi negara dalam mencapai kemakmuran rakyat.
Berdasarkan pandangan ini, penganut ekonomi neo-klasik[2] percaya bahwa ekonomi paling produktif adalah ekonomi yang paling banyak member keleluasaan pada individu untuk melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi yang mereka pilih dan untuk meraup keuntungan dari hasil kegiatan itu. Dalam pandangan ini ilmuwan ekonomi neo-klasik bukan hanya anti regulasi pemeerintah, tetapi juga menentang perpajakan yang sebenarnya bertujuan membagi kembali/ redistrusi (redistribute) kekayaan sebagaimana ditegaskan oleh Hayek[3]
Salah satu contoh campur tangan sangat fatal dari sejumlah aparatur negara dari lembaga baik eksekutif maupun legislatif dalam kegiatan ekonomi seperti apa yang dikenal dengan “perselingkuhan penguasa dengan penguasa” sebagai terjadi pada banyak kasus antara lain “Papa minta saham” dan perselingkuhan dalam bentuk lain antara actor-aktor dalam dua bidang tersebut misalnya dalam berbagai proyek public, menciptakan tidak saja kegaduhan perpolitikan negara tetapi juga ketertinggalan dalam kehidupan ekonomi. Hal seperti itu sangat dihindari oleh para teoritis ekonomi neo-klasik. Pemikiran semacam ini berkaitan dengan asumsi dasar ilmu ekonomi klasik yang berasal dari Adam Smith[4] dan pemikir setelahnya[5] bahwa kalau individu dibebaskan untuk mengejar kepentingannya sendiri, masyarakat secara keseluruhan akan memperoleh keuntungan; sebaliknya kalau individu dipaksa untuk mengejar kepentingan kolektif, masyarakat secara keseluruhan akan merugi. Pandangan seperti ini melahirkan ideologi individualisme dan liberalism.
Untuk beberapa negara yang pernah berada pada posisi menguasai sejumlah negara-negara terjajah dan menikmati keuntungan material, non-material dan ideologis dari penguasaan yang mereka lakukan selama 1 – 3 ½ Abad pandangan seperti itu mungkin dapat dipertahankan. Sebagian masyarakat dan rakyat dari bangsa-bangsa colonial tersebut sudah dapat menikmati kekayaan dan kemakmuran yang pemerintah mereka peroleh dari investasi penjajahan tersebut. Namun, bagaimana masyarakat, rakyat dan bangsa yang pernah dibelenggu selama itu? Mereka mengalami kehancuran dalam segi tidak hanya fisik dan material tetapi juga immaterial, mental dan moril. Lalu, mereka diajak untuk berkompetisi secara bebas dengan mereka yang sudah sangat siap karena telah memperoleh pendidikan, kekayaan dan kemakmuran di atas rata-rata. Kita dapat membayangkan secara nyata apa yang akan terjadi kalau negara atau pemerintah dengan kebijakannya tidak melindungi dan berpihak kepada mereka: Penghisapan, diskriminasi dan penderitaan kalau tidak penjajahan bentuk baru.
Karena itu kehadiran dan regulasi negara/pemerintah masih sangat diperlukan dalam mengatur kegiatan ekonomi bagi kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Tampilnya ekonomi politik, yang merupakan wujud dari keprihatinan ilmuwan ekonomi dan ilmuwan politik dan mereka bersatu dalam menciptakan idea-idea pembangunan dalam memperhatikan nasib nasib rakyat kecil, merupakan “angin segar,” bahkan –kalau dapat dikatakan—sebagai angin “surga” bagi mereka yang kurang bruntung.
Kehadiran buku sederhana ini diharapkan menjadi bahan tambahan bagi pembaca pada umumnya dan bagi para mahasiswa terkait pada khususnya baik sebagai masukan dalam studi di bidang ekonomi politik maupun sebagai upaya peningkatan wawasan dalam memahami kegiatan dan proses ekonomi melalui paradigm dan pendekatan yang lebih manusiawi. Karena itu, percampuran dua pisau analisis dan perspektif, yaitu ekonomi dan politik, dalam memahami kegiatan ekonomi, diharapkan akan memperkaya khasanah atau dunia akademis khususnya bahan bacaan atau literatur pada studi bidang terkait.
Dengan selesainya buku ini, penulis merasa perlu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan secara baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian buku ini. Terima kasih dan penghargaan itu antara lain disampaikan terutama kepada:
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak;
- Ketua Program Magister Ilmu Sosial (PMIS), UNTAN, Pontianak;
- Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi dan Sosiologi beserta Ketua Program Studi masing-masing dalam lingkungan FISIPOL, UNTAN, Pontianak;
- Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi dan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, PMIS, UNTAN;
- Ngusmanto selaku Ketua Umum Alqadrie Center dan salah seorang Pengurus Badan Penerbit Alqadrie Center;
- Holi Amidin, Sekretaris pribadi saya yang dengan setia mendampingi dan membantu menyelesaikan tugas-tugas sekretariatan sehingga buku ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relative tidak terlalu lama;
- Dua puteri tercinta saya, Roossie Wiedya Nusantara dan Roossandra Dian Viejaya Alqadrie yang dengan sabar melayani dan memperlancar tugas-tugas pribadi saya baik sebagai akademisi maupun sebagai pribadi.
- Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tanpa beliau mustahil buku ini dapat tampil dihadapan para pembaca.
Penulis buku ini menyadari bahwa buku Pengantar Ekonomi Politik ini jauh dari sempurna, namun saya berharap agar ia dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya para mahasiswa, lebih khusus lagi mereka yang mengambil studi di bidang ekonomi politik. Karena itu, segala saran, kritik dan masukan dari pembaca demi perbaikan dan penyempurnaannya sangat dinanti-nanti.
Kota Tepian Kapuas, Awal Januari 2015
SI@
Kata Pengantar Ketua Program Magister Ilmu Sosial (PMIS)
UNTAN Pontianak
| P |
rogram Magister Ilmu Sosial (PMIS) UNTAN Pontianak, sudah lama tidak memiliki buku Bahan Ajar Mata Kuliah Ekonomi Politik Pembangunan seperti yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Syarif Ibrahim Alqadrie, M. Sc, ini. Selama satu setengah (1 ) tahun saya menjadi penanggung jawab PMIS UNTAN Pontianak ini, belum ada sebuah buku pun berkaitan dengan buku ajar. Karena itu menjelang 2 tahun kepemimpinan saya, saya menggagas perlunya buku Ajar pada setiap Mata Kuliah (MK). Padahal, buku Bahan Ajar itu penting bagi seluruh dosen dan mahasiswa.
Untungnya, masih ada beberapa dosen yang peduli dengan keresahan itu. Diantaranya ialah Syarif Ibrahim Alqadrie, seorang dosen dan peneliti senior, yang juga merupakan guru besar di UNTAN Pontianak. Kesibukannya tak lantas menurunkan semangat kerjanya dalam memberi motivasi untuk para juniornya atau dosen lain.
Kebijakan saya selaku ketua pengelola PMIS UNTAN dan kesibukan beliau membuat buku Bahan Ajar ini tampaknya berbuah manis. Walau dalam kesibukan yang luar biasa, di kala pendidikan butuh seorang panutan, beliau datang dengan buku Bahan Ajar. Menurut saya, ini langkah awal menuju puncak keberhasilan suatu perguruan tinggi. Dosen-dosen lain pun tak akan tinggal diam melihat apa yang telah beliau mulai. Mereka juga akan terjangkit virus positif atau virus Need for Achievement (N for Ach) darinya sehingga pada suatu hari nanti akan muncul banyak buku Bahan Ajar baru lainnya.
Sebagai Ketua Pengelola, saya apresiasi apa yang telah Syarif Ibrahim Alqadrie lakukan ini. Diantara bentuk apresiasi saya adalah meminta tiap-tiap dosen menyelesaikan Bahan Ajar atas MK yang diampuh mereka dalam waktu tidak terlalu lama. Tentu hal ini tak sulit. Sebagaimana telah diketahui bersama, pengalaman seorang dosen jauh lebih profesional daripada mahasiswa. Apalagi bagi dosen-dosen senior. Hakikatnya mereka memiliki bahan ajar itu, hanya saja mereka tak memiliki waktu banyak untuk membukukannya karena kesibukan mereka masing-masing.
Buku Bahan Ajar ini juga menambah stimulus dan motivasi bagi saya, tidak saja mempersiapkan rencana dan kebiasaan baru, tetapi juga meningkatkan standar pendidikan. Selaku pimpinan, di samping meningkatkan kerja keras tetapi saya juga hendak memberi keteladanan. Itu berarti bahwa saya sedang dan akan menoreh keberhasilan gemilang dalam dunia akademis. Sebenarnya saya sudah dan akan melakukan itu dari dulu demi almamater tercinta ini.
Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada penulis Bahan Ajar ini. Mudah-mudahan buku sederhana ini mampu membangun kesadaran mahasiswa menjadi lebih baik lagi. Tak hanya itu saja, saya berharap terbitnya buku ini mampu mendorong para dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan cara mengajar dan belajar yang baik. Dengan Bahan Ajar ini, mereka akan berusaha menjadi yang terbaik.
Pontianak, Akhir Desember 2015
Dr. H. Martoyo, MA
Ketua PMIS UNTAN Pontianak
Kata Pengantar Penerbit
| S |
ebelumnya, Prof. Dr. H. Syarif Ibrahim Alqadrie, M. Sc, pernah menerbitkan 4-5 buku pada baik dipenerbitan kami maupun dipenerbitan lain sepanjang tahun 2014-2015. Buku-buku itu berkaitan dengan perjalanan serta dan pengalaman beliau ke luar negeri serta tulisan-tulisan yang pernah beliau terbitkan di media cetak. Kali ini, penerbit meminta agar beliau mau beliau menerbitkan buku Bahan Ajar Ekonomi Politik Pembangunan pada penerbitan kami dengan judul, “Pengantar Ilmu Ekonomi Politik: Paradigma, Teori, Perspektif dan Pendekatan”, beliau menerimanya dengan senang hati.
Bahan Ajar ini ditujukan untuk dosen dan mahasiswa UNTAN Pontianak. Adapun tujuan dari diterbitkannya buku ini antara lain adalah supaya buku yang sederhana ini dapat dikonsumsi tidak hanya oleh pihak UNTAN saja tetapi juga oleh masyarakat Indonesia sehingga buku ini dapat menjadi tolok ukur dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ekonomi politik di Indonesia.
Keberhasilan penerbit dalam menerbitkan buku ini tampaknya tidak hanya berada pada penerbit saja. Faktor penentu berhasilnya penerbit untuk menjadikan buku ini sebagai sebuah karya monumental, adalah terletak juga pada penulisnya. Penerbit tidak memerlukan banyak waktu untuk menyunting (editing) buku ini. Hal itu disebabkan tulisan ini sudah sekaligus disunting (edited).
Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Dr. H. Syarif Ibrahim Alqadrie, M. Sc, selaku penulis buku Bahan Ajar Ekonomi Politik Pembangunan ini atas karyanya yang telah berkenan diterbitkan pada penerbit kami. Kami merasa tersanjung bisa bekerjasama dengan Syarif Ibrahim Alqadrie, selaku seorang dosen dan peneliti senior Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) dan guru besar Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak.
Akhir Desember, 2015
Holi Hamidin
Pimred Alqadrie Center Press
Daftar Isi
PERSEMBAHAN PERTAMA …………………………………………….. iii
KATA PENGANTAR PENULIS …………………………………………… vii
KATA PENGANTAR KETUA PROGRAM
MAGISTER ILMU SOSIAL (PMIS) UNTAN PONTIANAK …………. xii
KATA PENGANTAR PENERBIT …………………………………………. xiv
DAFTAR ISI………………………………………………………………….. xv
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… xviii
BAB II EKONOMI, POLITIK DAN PEMBANGUNAN,
DAN PENDEKATAN MASING-MASING ……………………… 1
- Beberapa pengertian …………………………………………….. 1
- Beberapa pendekatan …………………………………………… 9
BAB III PARADIGMA, TEORI, PERSPEKTIF
DAN PENDEKATAN DALAM EKONOMI POLITIK …………. 17
- Satu kesatuan saling berkaitan dan berhubungan : suatu analogi 17
- Beberapa pengertian…………………………………………….. 20
BAB IV ILMU EKONOMI. ILMU POLITIK,
ILMU EKONOMI NEO-KLASIK DAN EKONOMI POLITIK .. 44
BAB V TRANSFORMASI KONSEP EKONOMI KLASIK KE PILIHAN
PUBLIK DAN TEORI PILIHAN PUBLIK ………………………… 52
- Transformasi konsep ekonomi klasik ke pilihan publik ….. 52
b.Teori pilihan publik: menjembatani ilmu ekonomi
…. dengan ilmu politik………………………………………………… 54
BAB VI EKONOMI, POLITIK, PILIHAN PUBLIK (PUBLIC CHOICE)
DAN PILIHAN RASIONAL (RATIONAL CHOICE) …………… 59
BAB VII HUBUNGAN PARADIGMA SISTEM
EKONOMI DENGAN SIFAT DASAR MEREKA……………… 77
- Paradigma atau sistem ekonomi ……………………………… 77
- Unsur-unsur pemikiran dan politik sosialisme ……………. 91
BAB VIII PERSPEKTIF DALAM EKONOMI POLITIK
DAN DALAM EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL ……. 98
- Pengantar……………………………………………………………. 98
- Perspektif dalam ekonomi politik…………………………….. 99
- Perspektif dalam ekonomi-politik internasional …………. 100
DAFTAR PUSTAKA
- Buku bacaan /literatur …………………………………………… 114
- Internet ……………………………………………………………… 121
RIWAYAT HIDUP PENULIS ……………………………………………… 125
DAFTAR TABEL
Tabel I ………………………………………………………………………. 41
Tabel II ……………………………………………………………………… 45
Tabel III …………………………………………………………………….. 51
Tabel IV…………………………………………………………………….. 52
Tabel V……………………………………………………………………… 81
Tabel VI ……………………………………………………………………. 99
Tabel VII …………………………………………………………………… 103
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 ………………………………………………………………….. 17
Gambar 2…………………………………………………………………… 54
Gambar 3…………………………………………………………………… 62
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pembangunan Ekonomi, Ekonomi Pembangunan dan Sosiologi Pembangunan.
Studi tentang pembangunan ekonomi (economic development study) merupakan cabang dari dua disiplin sekaligus yaitu (1) ilmu ekonomi (economics) dan (2) ekonomi politik (political economics). Namun, studi pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan masa kini (contemporary economic development and development economics study) sudah mulai memasukkan sosiologi pembangunan (sociology of development) dan sosiologi ekonomi (sociology of economy) sebagai bahan pelengkap analisis terhadap pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Ini memungkinkan kedua macam studi itu akan menjadi lebih mendalam dan kritis dalam memahami arah dan melaksanakan pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan.
Tampilnya sosiologi pembangunan dan sosiologi ekonomi merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari prinsip citires paribus dan dari karakter sosiologisme. Hal ini akan dijelaskan pada bagian berikut.
Ekonomi pembangunan telah ada sejak tahun 1776 dengan munculnya buku karya Adam Smith, Wealth Of Nation,[6] Namun, pembahasan sistematis tentang masalah dan proses pembangunan ekonomi di Negara/Dunia III (Tiga negeri A [threeple A countries]: Asia, Afrika, dan Amerika Latin) baru dilakukan sekitar 4 (empat) Dasawarsa lalu.
Ada sejumlah kalangan yang tetap menganggap ilmu ekonomi pembangunan bukan merupakan cabang khusus dari ilmu ekonomi yang memiliki ciri khas seperti halnya ilmu makro ekonomi, ilmu ekonomi ketenagakerjaan (Labor Economics), ilmu keuangan negara (public finance), ilmu ekonomi moneter (monetary economics). Kalangan ini percaya bahwa ilmu ekonomi Pembangunan merupakang campuran dari cabang-cabang ilmu tersebut dengan pemusatan perhatian pada perekonomian pada masing-masing negara di negara tersebut.
Todaro, Mubyarto dan saya (Alqadrie) sendiri tidak setuju degan pendapat itu, dan percaya bahwa ilmu ekonomi pembangunan memang bertolak dan tumbuh dari berbagai prinsip dan konsep dari cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya baik dalam bentuk standar atau aslinya maupun yang telah dimodifikasi. Akan tetapi secara umum ilmu ekomi pembangunan merupakan bidang studi yang berdiri sendiri, bahkan sedang berkembang pesat dengan bersumber dari dan memiliki identitas analitis dan metodologinya yang khas.kan
Ada perbedaan antara pembangunan ekonomi dgn ekonomi pembangunan.[7] Pembangunan ekonomi adalah rangkaian usaha dalam suatu perekonomia
n untuk mengembangkan ekonomi negara/bangsa sehingga infrastruktur lebih banyak dibangun: perusahaan lebih banyak berkembang dan taraf pendidikan dan teknologi makin meningkat sehingga kesempatan kerja diharapkan bertambah dan kemakmuran masyarakat tercipta. Sebaliknya ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi di negara-negara sedang berkembang (NSB) dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukkan sedangkan ekonomi pembangunan adalah suatu ilmu yang harus dipelajari.
- Politik Ekonomi dan Ekonomi Politik: Suatu Perbandingan dan Realitas yang Terjadi.
Pembangunan ekonomi sebagai suatu usaha untuk mencapai kemakmuran masyarakat sering berkaitan dengan kebijakan atau politik ekonomi (economy politics), sedangkan kedudukan ekonomi pembangunan sebagai suatu ilmu atau bidang studi da
lam ilmu ekonomi secara metodologis hampir sejajar dengan ekonomi politik (political economics). Sebagaimana diketahui, kedua istilah di atas sering disamakan dan dipertukarkan, padahal secara metodologis kedua istilah tersebut mengandung perbedaan yang substansial. Karena itu, dalam bagian ini perlu dibedakan antara politik ekonomi dengan ekonomi politik, seperti diuraikan di bawah ini.[8] Namun, sebelum itu, politik ekonomi dan ekonomi politik perlu dicari persamaan mereka terlebih dahulu..
Politik ekonomi dan ekonomi politik berasal dari dua cabang ilmu humaniora[
9] yaitu politik dan ekonomi. Ekonomi dan politik adalah dua cabang ilmu dan sistem yang tidak dapat disamakan, saling menjauh dan keduanya berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan pengertian, fungsi, dan tujuannya masing-masing[10] Namun, di dalam perkembangan terbukti bahwa sistem perekonomian dan perpolitikan saling menunjang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, gagasan untuk menjadikan ekonomi politik sebagai sebuah sistem keilmuan banyak bermunculan.[11] Keduanya memerlukan dua unsur tersebut, ekonomi dan politik. Pada dasarnya, ekonomi politik, seperti Wahyuhadi Wibowo[12] lihat, mendorong negara menjadi alat dalam mengatur perekonomian masyarakat, karena pasar dianggap belum mampu berkembang, sehingga pemerintah dirasa perlu untuk “campur tangan” didalam perekonomian masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, politik ekonomi tampil menunjukkan ciri dan karakternya yang mendorong negara untuk berperan kuat dalam mengawasi perekonomian. Namun, dalam berjalannya waktu, pandangan ini ditolak, karena pemerintah (negara) dianggap bukan lagi sebagai actor dan agen yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi lebih pada “penjaga malam” dan badan
yang hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Kondisi seperti itu mendorong tampilnya politik ekonomi yang mengurangi peran negara dan menyerahkan perekonomian negara kepada pasar. Itulah yang menjadi salah satu faktor keduanya memiliki hubungan dan persamaan erat.
Politik ekonomi merupakan unsur yang menjadi alat dari ekonomi dan rasionalisasi kekuatan politik dalam melaksanakan rencana-rencana untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Secara umum alat ekonomi ini berada pada tahap das sollen, karena dipandang tidak sama dan tidak juga sebangun dengan ilmu pengetahuan, tetapi ia hanya sebagai sebuah hasil dari kebijakan/politik khususnya dalam ilmu ekonomi (product of
economic science policy). Akan halnya ekonomi politik, ia disebut sebagai atau berkarakter das sains, karena di dalamnya secara eksplisit dapat ditemui berbagai prasyarat keilmuan, yang memiliki wilayah kajian yang luas sebagai ilmu maupun pengetahuan menyangkut studi tentang hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara faktor ekonomi dan faktor politik.
Di negara Indonesia, ada banyak realitas yang merumuskan peran ekonomi dan politik itu sendiri. Ekonomi adalah system yang tidak hanya merangkul sistem-sistem lainnya, sebagaimana diamati oleh Wibowo,[13] tetapi juga dipengaruhi sistem-sistem tersebut. Buktinya adalah ketika terjadi peristiwa tragis pada salah satu sistem negara,
sistem perekonomian akan terbawa dan ikut menjadi korban. Baik permasalahan dalam segi pendidikan, pertahanan negara, konflik kekerasan, bencana alam, maupun masalah politik suatu negara akan berpengaruh pada system perekonomian negara tersebut. Sebaliknya masalah politik di negeri ini berkaitan dengan dan menyentuh segala sesuatu dan apapun yang dapat dikelola dan dibesarkan dengan politik sehingga politik dapat masuk ke berbagai hal dan sistem, seperti pendidikan, perekonomian, olahraga, kesehatan, perdagangan, dan lain sebagainya. Tidak ada celah yang menutup ruang untuk mencegah masuknya politik pada sebuah system di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa standar pendidikan dalam suatu negara sulit meningkat dan kalah dari negara-negara lain, karena politik praktis yang menguntungkan ekonomi dari oknum atau individu dan kelompok dalam jangka pendek telah menghancurkan pendidikan. Sebaliknya, tampilnya politik sebagai suatu s
tudi yang menampilkan paradigma, teori dan perspektif konstruktif dalam aktivitas ekonomi akan mendorong negara untuk berfihak pada kepentingan ekonomi seluruh lapisan masyarakat. Karakteristis seperti ini ditampilkan dalam ekonomi politik dalam mendorong negara untuk mengatur kemakmuran masyarakat secara lebih adil.
- Potensi Sumber Daya Alam dan Realitas Kehidupan Berbangsa
Berdasarkan beberapa sumber, Indonesia termasuk negara kaya di dunia bersama dengan negara lain dalam urusan sumber daya alam (SDA). Negara ini memiliki produksi emas sebesar 6,7 % dari total produksi emas di dunia atau peringkat ke-6 di dunia, logam tembaga diproduksi sebanyak 10,4 % dan menduduki posisi ke-2 di dunia, batubara tercatat berproduksi sebanyak 246 juta ton atau berada di peringkat ke-6 terbesar di dunia setelah China, Amerika, Australia, India dan Rusia, [14] serta menduduki peringkat ke 21 dari total 210 negara dalam kontribusi minyak dunia.[15] Masih banyak lagi mineral dan sumber daya alam lain terkubur di bumi Indonesia sehingga membuat negara ini menduduki antara 2 – 7 besar dunia. Namun, pertanyaan menggelitik kita apakah hasil tambang itu telah dirasakan manfaatnya bagi seluruh bangsa ini? Nyatanya belum, karena sebagian besar hasi
l tambang di Indonesia di ekspor dan dalam keadaan “mentah.” Kondisi seperti ini memerlukan tidak hanya kebijakan atau politik ekonomi yang mencegah “politik” oknum yang menggerogoti ekonomi bangsa ini.
Penggerogotan ini tampaknya berkurang dengan keluarnya UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Perminerba) dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2012 yang berisi kewajiban bagi para pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral (Opromin) untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian (Pengpem), dan/atau bentuk kerja sama Pengpem) mineral di dalam negeri. UU dan Permen ini akan mulai diberlakukan pada tahun 2014. Ini berrti bahwa Indonesia tidak akan lagi menjual barang mentah ke luar negeri, karena proses perubahan dari bahan mentah (ore) menjadi bahan jadi (logam) harus dilakukan di Indonesia
Kenyataan menyedihkan ini mendorong lahirnya ekonomi politik yang memungkinkan negara tampil baik dalam mengawasi sistem dan kegiatan ekonomi pasar yang “brutal” dan berkarakter kapitalis “banci” seperti sedang terjadi di negeri ini, maupun dalam
menerapkan paradigm politik dan ekonomi yang lebih etis dan normatif sehingga mampu mencegah “politik oknum” yang menggerogoti ekonomi bangsa dan masyarakat kecil. Dalam kaitan dengan norma dan etika, Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations[16] dan sebuah lagi yang ditulis 17 tahun lebih awal dari buku keduanya, yang lebih “berat,” dan lebih “filosofis” yaitu The Theory of Moral Sentiments,[17] menunjukkan bahwa Bapak ilmu ekonomi dunia ini bukanlah penganut paham dan penyebar ilmu ekonomi kapitalis liberal yang amoral. Paham liberalisme-imperialisme, berdasarkan pengamatan Muby
arto,[18] baru berkembang satu abad sesudah terbitnya kedua buku tersebut yaitu ketika kaum pemodal atau para pemilik modal Eropa Barat “merajalela” di seluruh dunia menjarah tanah-tanah jajahan sumber “harta karun” yang sangat bermanfaat bagi ibu negara (motherland). Penjarahan ini menjadi dan akhirnya dianggap syah (legitimate) karena penjajahan itu diperkuat dengan penyebaran agama (gospel) dan mengubah budaya penduduk lokal.
Tidak ada alasan untuk menyangkal kedudukan Indonesia sebagai negara kaya dengan SDA-alamnya. Namun, dalam realitasnya situasi bangsa saat ini jauh “langit dari bumi.” Kekayaan alam sangat kaya tidak berdampak berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Segolongan kecil masyarakat kaya memperoleh pendapatan sangat besar, sedangkan tidak sedikit kelompok sangat besar masyarakat “mati kelaparan” di lumbung padi Negara ini. Banyak pertanyaan muncul sejak lama, mengapa kesenjangan seperti ini terjadi?
Jawaban yang paling klasik adalah bahwa sumber daya manusia (SDM) Indonesia belum mampu mengolah sebagian SDA-nya. Namun, data dunia[19] yang menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam 9 besar negara-negara yang memiliki para mahasiswa terbanyak mengalahkan para mahasiswa Amerika, Jepang dan (tambahan penulis) sebagian besar negara Eropah. Data itu dapat menolek anggapan bahwa Indonesia belum memiliki SDM yang mampu mengelola SDA mereka. Namun, kalaupun mau disebut “ketidakmampuan,” itu lebih disebabkan oleh fakta: sistem sosial, ekonomi dan politik yang tidak menghidupkan keseimbangan antara ganjaran (reward) dengan hukuman (punishment); tidak ada tempat bagi] mahasiswa Indonesia yang jujur, trampil, tingkat intelektual tinggi lebih mendapat tempat di luar negeri tempat mereka menuntut ilmu daripada di negeri mereka sendiri.
Berbeda dengan Singapura, negara ini mendapat peringkat negara terkaya ke 4 di dunia, memiliki luas secara geografis tidak lebih besar dari pulau Jawa (khususnya Jawa Barat = tambahan penulis), dan tidak memiliki SDA. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Indonesia di masa depan. Negara memang tidak mengatur perekonomian secara kese
luruhan sesuai dengan pemahaman ekonomi politik, tetapi bangsa ini adalah “sosok” yang mengatur kebijakan dalam upaya menyejahterakan masyarakat.[20] Hal ini berterkaitan dengan kebijakan (dari oknum) pemerintah yang secara fakta dapat dikatakan merugikan masyarakat Indonesia.
Fenomena ekonomi seperti ini dapat dilihat dari sejumlah kebijakan impor yang tidak tepat. Kasus impor sabit, misalnya pacul/cangkul, parang, pisau, alat penebas dan alat-alat pertanian tradisional lain sejak dua decade lalu sampai sekarang telah mengobrak-abrik lapangan kerja dan ekonomi masyarakat pengrajin kecil. Bahkan, dalam sub sektor perdagangan hasil pertanian, impor kentang, yang sempat meresahkan petani lokal beberapa waktu silam, menunjukkan betapa tingkah laku pemerintah (kh
ususnya oknum-oknum instansi terkait) dalam merumuskan kebijakan seolah-olah tidak berpihak kepada petani lokal dengan tidak memperdulikan bahwa sejumlah produk lokal sudah lebih baik dan layak digunakan dari pada produk impor, dan ini sudah terbukti.
Slogan yang selama ini didengungkan untuk “mencintai produk dalam negeri,” sebagaimana mengecewakan banyak pihak,[21] seolah hanya sekedar “bisikan setan” belaka. Ketidakpedulian seperti ini sebenarnya lebih didasarkan tidak hanya sistem ekonomi dan sistem politik yang tidak berpihak pada rakyat tetapi juga pada kurangnya rasa nasionalisme para apparatur pemerintah/negara. Mereka tampaknya lebih menekankan pada kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek pribadi, keluarga, kelompok politik mereka ketimbang kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu, kebijakan atau politik ekonomi yang merakyat (populist economic policy/politics) dan ekonomi politik yang dijiwai oleh paradigma kemanusiaan (humanist para
digm in political economics) sangat ditunggu keberadaannya baik dalam dunia akademi maupun dalam implementasi kebijakan.
- Latar Belakang Lahir dan Berkembangnya Ekonomi Politik
- Ekonomi Politik Perpaduan antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik
Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik merupakan 2 (dua) dari sejumlah cabang dari Ilmu Humaniora. Pada dasar Ilmu pengetahuan di dunia ini dibagi ke dalam 2 (dua) bagian besar: Ilmu eksak/pasti/alam, dan ilmu humaniora.
Ilmu eksak meliputi antara lain ilmu teknik meliputi teknik sipil dengan spsialisasi teknik bangunan, jalan, bendungan, kawasan, pertamanan dan sejenisnya; teknik elektro/kelistrikan seperti listrik tenaga air, angin, dan surya; Teknik mesin; teknik lingkungan, dan lain-lain; Ilmu Nuklir; Ilmu pertanian seperti antara lain
pertanian pangan, ilmu tanah, ilmu penyakit tanaman, kehutanan, perkebunan, perternakan, kehewanan, dan perikanan; Ilmu kelautan dan kemaritiman; Ilmu pertambangan seperti antara lain pertambangan minyak, gas, batubara, boksit, emas, dan batua-batuan; Ilmu matematika, pengetahuan alam dan biologi (MIPA), dan sebagainya; Ilmu Kedokteran: kedokteran manusia, kedokteran gigi, kedokteran hewan, dengan berbagai spesialisasinya, dan lain-lain; dan banyak lagi cabang ilmu Eksak. Akan halnya ilmu-ilmu yang tergolong ke dalam ilmu humaniora pada garis besarnya adalah ilmu sosial, ekonomi, politik, filsafat, bahasa, kesenian dan lain sebagainya.
Ilmu sosial antara lain terdiri dari ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, demografi, etnologi, etnisitas, hukum, adminitrasi, sejarah, dan arkeologi. Ilmu ekonomi antara lain meliputi ilmu ekonomi pembangunan, manajemen, ekonomi makro, ekonomi mikro, akutansi, perusahaan, perbankan, ekonomi syari’ah dan ekonomi perbatasan. Ilmu yang termasuk dalam ilmu politik antara lain ialah ilmu pemerintahan, sis
tem politik, hubungan antar-bangsa (international relations), ilmu negara, politik antar bangsa, diplomasi, dan perbatasan. Ilmu filsafat terdiri dari filsafat klasik dan filsafat masa kini; Ilmu bahasa meliputi antara lain struktur bahasa (grammar), linguistis, dan sebagainya; Ilmu kesenian terdiri tari, musik, tarik suara/nyani, dan sebagainya; dan lain sebagainya.
Dua cabang ilmu humaniora, ekonomi dan politik, saling menjauh, bukan seharusnya saling mendekat, sebagaimana itu terjadi pada ilmu eksak/alam.[22] Bahkan, sebaliknya karakter keterhubungan pada ilmu eksak dapat juga ditemui pada cabang ilmu sosiologi yang memiliki karakter sosiologistis.[23]
Penganut aliran sosiologisme, khususnya ilmu sosial, lebih khusus lagi pada sosiologi, percaya bahwa ilmu sosiologi dapat membantu ilmu-ilmu sosial bahkan terhadap sejumlah ilmu eksak dalam memahami masalah yang dihadapi ilmu-ilmu tersebut. Karena itu adalah tidak mengherankan kalau kemudian timbulnya antara lain sosiologi politik (political sociology), sosiologi ekonomi (sociology of economy), sosiologi hukum (sociology of law), sosiologi etnis (sociology of ethnicity), sosiologi birokrasi (sociology of bureaucracy), sosiologi administrasi (sociology of administration), sosiologi agama (sociology of religion), sosiologi pedesaaan (rural sociology), sosiologi pengetahuan (sociology of knowledge), sosiologi wanita (sociology of women/feminism/gender), sosiologi pembangunan (sociology of development), sosiologi perbatasan (sociology of border), sosiologi pertanian (agricultural sociology), sosiologi kehutanan (forestry sociology), sosiologi industri (industrial sociology), dan sosiologi kesehatan/kedokteran (medical sociology).
Bahkan, salah satu program study pada teknik sipil, arsitektur, berkembang dengan pesat setelah para ahlinya menggunakan sejumlah pendekatan sosial antara lain seperti sosiologis, antropologis, budaya, dan geografis. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia moderen ini, hampir tidak ada masalah yang dapat berdiri sendiri,[24] dan harus berbagi ilmu pengetahuan serta dipengaruhi oleh faktor penyebab.[25]
Ekonomi dan politik sebagai dua cabang ilmu pengetahuan yang termasuk dalam ilmu humaniora dapat dan seharusnya berkorelasi dan berhubungan satu dengan lai
n dalam semangat dan realisasi dari karakter sosiologisme dan citires paribus. Karena semangat itu, para akhli dari dua cabang ilmu humaniora itu bersatu membentuk satu cabang ilmu pengetahuan yang disebut Ekonomi Politik. Semangat itu tampaknya dilandasi oleh kesadaran kemanusiaan yang selalu meningkat (ever increasingly humane consciousness) dari para akhli tersebut akan pentingnya paradigma, teori dan perspektif dari ilmu pengetahuan mereka masing-masing (ilmu ekonomi klasik dan ekonomi baru serta ilmu politik tradisional) untuk diabdikan kepada masyarakat dan bangsa. Pengabdian itu antara lain berbentuk agar negara/politik tetap berperanan tidak hanya mengawasi setiap aktivitas ekonomi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara mereka yang berpunya (the haves) dan yang tidak berpunya (the haves not) tetapi juga membuat dan mengimplementasi kebijakan politik yang manusiawi.
Keterhubungan antara ekonomi dan politik menjadi ilmu ekonomi politik didasarkan pula pada kesadaran para akhli dari kedua cabang ilmu itu bahwa teori-teori canggih dalam ekonomi lama (classical economics) yang kemudian berkembang pesat menjadi eko
nomi lama yang diperbarui (new classical economics) ternyata telah menciptakan pencapaian ekonomi yang luar biasa tinggi pada sekelompok kecil orang-orang dalam sector ekonomi yaitu pengusaha dan pemilik modal (economic elites) dan sector politik yakni penguasa (political elites). Dua golongan masyarakat ini dalam dunia ekonomi nyata dan dunia politi
k praktis sering menggalang persekutuan atau persekongkolan. Namun, kecanggihan teori dan persekongkolan itu cenderung menutup akses bagi rakyat kecil untuk memperoleh pencapaian ekonomi politik, bahkan bukan tidak boleh jadi menjauhkan mereka dari pencapaian demokrasi dalam politik dan kemakmuran dalam ekonomi. Ini lebih lanjut membuat mereka tidak hanya semakin jauh baik dari keadilan maupun kemakmuran tetapi juga menjadi penonton pasif dari hiduk pikuknya aktivitas ekonomi dan politik. Untuk mencapai itu, para akhli dan penganut kedua cabang ilmu ini sudah bertekad bulat memperbaiki dan mensintesiskan dua metodologi, paradigma dan teori mereka yang berkarakter khas bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara dima
na mereka berada.
[1] Lihat Mohtar Mas’oed, Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. 2002.
[2] Lihat pandangan para ilmuwan ekonomi neo-klsik dalam Mohtar Mas’oed, Ekonomi Politik Pembangunan. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2001:17.
[3] Lihat Fredrick A. Hayek, The Constitution of Liberty. London: Routledg
e, 1990: part I
[4] Lihat Adam smith, The Wealth of Nations, The University of Chicago Press, Chicago, 1776.
[5] Lihat Thomas Sowell (2006). On classical economics. New Haven, CT: Yale University Press, 2006; Lihat juga David Ricardo dalam https://id.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
[6] Lihat Adam Smith, The Wealth of Nations. The University of Chicago Press, Chicago, 1776.
[7] Lihat https://www.academia.edu/4318434/Pembangunan_ Ekonomi
_dan_ Ekonomi _Pembangunan (posted 25012015)
[8] Lihat http://www.kompasiana.com/habsulnurhadi/ekonomi-politik-baru-dari-pengertian-sampai-contoh-empirik-pembangunan_ 55 2b0629f17e611260d6240c (posted 23012015)
[9] Ilmu Humaniora yang menaungi kedua cabangnya, ekonomi dan politik, akan diuraikan pada bagian berikutnya.
[10] Lihat http://www.kompasiana.com/wahyuhadiwibowo/ekonomi-politik-ataukah-politik-ekonomi_ 550e0b 01 8 13311b72cbc611d (posted 20012015)
[11] Diskusi tentang latar belakang timbulnya ekonomi politik didiskusikan pada bagian berikutnya.
[12] http://www.kompasiana.com/wahyuhadiwibowo/ekonomi-politik-
ataukah-politik-ekonom 550e0b 0 1813311b72cbc611d (posted 020012015)
[13] Wibowo dalam Kompasiana, Ibid.
[14] Lihat Suara Mahasiswa UI dalam http://suma.ui.ac.id/2012/05/30/ketika-indonesia-bersiap-menjadi-negara-kaya-karena-tambang/ (posted 27012015)
[15] Lihat Adiwibowo dalam http://www.kompasiana.com/wahyuhadiwibowo/ekonomi-politik-ataukah-politik-ekonom 550e0b 0 1813311b72cbc611d (posted 020012015)
[16] Lihat Adam Smith, Op. Cit. 1776.
[17] Lihat Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Washington D.C. Regnary Publishing, 1759..
[18] Lihat Mubyarto, “Bagaimana Belajar Ilmu Ekonomi,” dalam Mubyarto
, 2004, Pendidikan Ekonomi Kita, Aditya Media, Yogyakarta, 2004.
[19] Lihat Adiwibowo dalam Op. Cit (posted 020012015)
[20] AdiwIbowo, dalam Ibid. posted 020012015)
[21] Ibid
[22] Hampir semua cabang ilmu-ilmu eksak/pasti/alam saling berkaitan satu dengan lain, misalnya ilmu bedah pada kedokteran memerlukan anastesi (pembiusan); Ilmu Nuklir dan pesawat terbang memerlukan ilmu dasar matematika dan fisika; ilmu kedokteran, peternakan, ilmu teknik dan ilmu pengetahuan alam lainnya saling berhubungan melalui hukum bejana berhubungan. Hal ini tidak mengherankan karena ilmu eksak dan ilmu Alam memiliki teori besar/teori induk (grand theory). Pada ilmu humaniora, khususnya ilmu politik dan ilmu ekonomi, hamper tidak ada hubungan antar cabang seperti terjadi pada ilmu eksak melalui teori besar / induk tersebut. Ada kesan bahwa kedua cabang ilmu humaniora itu saling menjauh dengan keakuan (egoism) masing-masing.
[23] Sosiologisme adalah aliran yang mempelajari atau menekankan korelasi atau keterkaitan antara sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antara lain dengan antropologi, politik, ekonomi, psikologi, geografis, demografis dan hukum (dalam http://old.bukabuku.com/browse/bookdetail/65358/esensi-moralita
s-dalam-sosiologisme.html, posted 23012015.)
[24] Saling keterkaitan dan pegaruh mempengaruhi antara satu entitas dengan entitas lainnya menunjukkan adanya karakter citires paribus dalam ilmu-ilmu sosial. Ini menunjukkan bukti bahwa bekerjanya fenomena sosial, bahkan fenomena alam untuk kasus-kasus tertentu, dipengaruhi oleh berbagai faktor, bukan hanya oleh satu
faktor tunggal [dalam http://ageng-julianto.blogspot.co.id/2011/10/ceteris-paribus.html (posted 27012015)].
[25] Prinsip ‘citiries paribus’ adalah sebuah prinsip atau code of conduct dalam ilmu sosial pada mana gejala dan fenomena sosial tidak terjadi karena dipengaruhi oleh satu faktor sosial saja seperti pada ilmu pasti tetapi mereka juga dipengaruhi oleh berbagai atau paling tidak oleh beberapa faktor sosial. Fenomena menangis misalnya tidak disebabkan hanya oleh satu faktor sosial misalnya bersedih karena ditinggal mati oleh seseorang. Fenomena itu juga boleh jadi disebabkan oleh perasaan terlalu bahagia/gembira. Begitu juga konflik sosial, fenomena ini tidak dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi oleh lebih dar
i satu faktor yaitu budaya dan non-budaya yaitu faktor geografis dan struktural seperti eko
nomi atau politik. Karena itu, satu cara pandang tertentu dengan kemampuan mengungkapkan faktor khasnya dalam memahami kekerasan akan lebih lengkap seandainya dilengkapi pula dengan perspektif lainnya dengan faktor khasnya baik sebagai faktor faktor akar (main/root factors) maupun sebagai faktor pemicu (triger factors) [Lihat Syarif I. Alqadrie, “Paradigma dan Perspektif dalam Ilmu Sosial” {hal. 1-24}, dalam Suara Almamater. No.8. Nopember. Publikasi Ilmiah Universitas Tanjungpura, 1990]
Syarif Ibrahim Alqadrie 